Maqashid Syari’ah Sebagai Indikator Pembangunan

Oleh : H. M. Rizal Akbar

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terciptanya keadilan distribusi. Artinya, pencapaian minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat, sebagai jaminan pemeliharaan maqâshid syari’ah, yang terdiri dari lima maslahat pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, Akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera.

Al Syatibi (dalam Chapra, 2000) menganggap bahwa tujuan syariah (maqâshid syari’ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektual nya, dalam pengertian yang mutlak.  Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dikembangkan, dijaga dan dilestarikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al Ghazali (dalam Chapra, 2000) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindung lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.

Al Ghazali kemudian membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu dharûriyât, hajiyât dan tahsiniyât. Dharûriyât adalah merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, hidup, akal, keturunan dan harta). Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mengancam eksistensi kehidupan manusia dan akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat. Dan pemeliharaan dan pelestarian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia (Rama ed.al, 2013).
Dalam pada itu, pembangunan manusia dan kesejahteraan manusia memiliki arti penting dalam konsep pembangunan Islam. Mengacu pada pandangan Al-Ghazali diatas, maqâshid syari’ah sebagai tujuan syariah adalah untuk mengupayakan kesejahteraan seluruh umat manusia, dengan tugas pokok dalam menjaga iman, jiwa manusia, kecerdasan mereka, keturunan mereka dan harta kekayaan mereka. Akibatnya, perkembangan manusia dalam perspektif Islam harus didasarkan pada maqâshid syari’ah.
Dengan demikian sudah sepantasnya maqâshid syari’ah  dapat dijadikan acuan utama dalam derap langkah pembangunan yang dijalankan terutama bagi negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti di Indonesia. Ukuran-ukuran dan pendekatan pembangunan yang dianjurkan oleh teori-teori pembangunan konvensional sampai saat ini ternyata belum mampu mengukur pembangunan secara tepat. Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam menangkap semua fenomena pembangunan mengakibatkan pendekat menjadi tidak komperhensif dan selalu salah sasar. Fenomena bahwa kebutuhan manusia lebih luas dari apa yang terukur pada kesehatan, pendidikan dan pendapatan sebagaimana indikator komposit IPM, menyebabkan muncul berbagai ukuran baru yang berupaya mendekatkan kinerja pembangunan dengan apa yang sesungguhnya. Para ilmuwan muslim melalui pendekatan maqâshid syari’ah, mencoba merumuskan ukuran baru dalam mengukur kinerja pembangunan tersebut.
Beberapa indeks telah dikembangkan sebagai variasi atau alternatif yang mungkin untuk IPM lebih umum digunakan untuk mengukur kesejahteraan manusia dalam proses pembangunan, seperti Indeks Kualitas Hidup, Indeks Kebahagiaan dan sebaginya, sangat sedikit yang berusaha untuk mengintegrasikan aspek religius pembangunan yang mencerminkan kesejahteraan rohani yang telah diakui sebagai komponen penting dalam pembangunan. Etika-Augmented Indeks Pembangunan Manusia (E-IPM) oleh Dar (2004), Islamic Index Pembangunan Manusia (I-HDI) oleh Anto (2009) dan Indeks IslamCity (I ²⁾ oleh Rehman dan Askari (2010) serta Integrated Development Index (I-DEX) oleh Ruzita Mohd Amin (2012). 

Dr. Rizal Akbar: “AICIS Akan Bermakna Bila Dilanjutkan Dengan Ikatan Jejaring Pengetahuan”

Bandar Lampung: Perhelatan panggung AICIS 2016 yang pertama kali dilaksanakan di IAIN Raden Intan Lampung telah sukses memberikan kesan yang mendalam bagi para peserta yang hadir. Acara yang berjalan selama 4 hari tersebut, mulai tanggal 01 hingga 04 November lalu menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

“Kesannya menarik sekali. Bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sesama akademisi se-Indonesia. Semoga ini menjadi ajang pertukaran informasi dan menjadi ajang membangun wacana-wacana akademik. Forum ini akan bermakna bila dilanjutkan dengan ikatan  jejaring pengetahuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi  sesuatu kekuatan untuk bagaimana pengetahuan keislaman menjadi berkembang dan kita menjadi teras utama dalam MEA,” ungkap Dr. Rizal Akbar, Ketua LP2M Institut Agama Islam Riau, dan merupakan salah satu Presenter makalah dengan tema Ekonomi Kebahagiaan.

Beliau menambahkan, saya sangat mengapresiasi kepada panitia. Panitia sangat melayani dengan baik. Jika ada kekurangan itu sudah biasa karena ini ramai sekali. Yang pasti panitianya ramah-ramah. (Siti Zubaidah)

Sumber: http://mui-lampung.or.id/2016/11/30/dr-rizal-akbar-aicis-akan-bermakna-bila-dilanjutkan-dengan-ikatan-jejaring-pengetahuan/

Mahasiswa Tuding Pemko Dumai Lakukan Pembohongan Publik Terkait Beasiswa Selama Tiga Tahun

Roni Iriandani
(Presiden Mahasiswa IAI Tafaqquh Fiddin Dumai)

DUMAI - Sejak tahun 2013 sampai 2015, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, melalui Bagian Kesra memberikan pengumuman terkait pemberian beasiswa untuk mahasiswa kelahiran Kota Dumai, Riau. Namun, hal ini tidak terealisasi sampai tiga tahun, sehingga mahasiswa menuding Pemko Dumai telah melakukan pembohongan Publik.

Hal itu disampaikan mahasiswa tingkat akhir IAITF Dumai, Teguh Hidayat dihadapan Walikot Dumai Zulkifli As, Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi dan dihadapan anggota DPRD lainnya, sebagaimana dikutip GoRiau.com, Kamis (6/10/2016).

"Proposal beasiswa sudah kita berikan kepada Bagian Kesra Pemko Dumai. Namun sejak 3 tahun 6 bulan kita menunggu, tidak ada hasilnya," ujarnya.

Ia melanjutkan, mahasiswa jangan diberikan janji, tapi bukti. Waktu 10 hari yang diinginkan diberikan agar DPRD dan Pemko Dumai bisa menyelesaikan permaslahan ini. "Kita hanya menuntut hak kita sebagai mahasiswa, terkait beasiswa," ujarnya.

Zainal Abidin Wakil Ketua DPRD Kota Dumai sebagai pimpinan sidang, menyampaikan dalam perundingan ini meminta 10 hari perundingan antara DPRD dan Pemko Dumai, untuk menyelesaikan permasalahan beasiswa mahasiswa tempatan.

"Berikan kita (DPRD dan Pemko Dumai) waktu membahas beasiswa ini. Kita ingin permasalahan ini selesai," jelasnya. ***

Sumber :https://www.goriau.com/berita/peristiwa/mahasiswa-tuding-pemko-dumai-lakukan-pembohongan-publik-terkait-beasiswa-selama-tiga-tahun.html